Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No 3 Tahun 2024 Pasal 20 terhadap Penggunaan Senjata Tajam dalam Upacara Adat Perkawinan Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Abstract

Penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari praktik budaya masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya masyarakat yang membawa senjata tajam dalam upacara adat perkawinan meskipun telah terdapat larangan, serta belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan koordinasi aparat dalam penerapan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 informan yang terdiri dari 1 anggota kepolisian, 1 kepala desa, dan 1 masyarakat. Data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024, buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan sumber kepustakaan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui proses pemilahan, pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 dilakukan melalui komunikasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang seharusnya dilaksanakan dengan kondisi di lapangan. Masyarakat masih ditemukan membawa senjata tajam dalam upacara adat perkawinan sebagai bagian dari perlengkapan atau simbol adat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang menganggap penggunaan senjata tajam sebagai tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Di sisi lain, kepolisian turut terlibat dalam kegiatan adat melalui pengamanan, pengawasan, dan pemberian izin kepada penyelenggara kegiatan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 20 memerlukan pengawasan yang lebih konsisten agar pencegahan dapat dilakukan sejak awal dan tidak hanya setelah terjadi pelanggaran atau gangguan ketertiban. Perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan Pasal 20 merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan untuk mewujudkan keadilan, keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara amanah, bertanggung jawab, dan proporsional dengan tetap memperhatikan keberadaan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum. Diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai budaya masyarakat dan kewajiban pemerintah serta aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.